Politik

Partai Gerindra Kota Solo Dukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo

Partai Gerindra Kota Solo Dukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo – DPC Partai Gerindra Kota Solo siap mendukung bila duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 itu benar terwujud. Namun, semuanya tetap menunggu perintah dari DPP Gerindra.

Wacana pemasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tidak lepas dari momen kehangatan yang diperlihatkan keduanya ketika mengecek panen raya yang ada di kawasan Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Kehadiran mereka saat momen panen raya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan kunjungan kerja (kunker) di sana. Jokowi, Prabowo, dan Ganjar pun sempat berswa foto bersama dengan latar belakang panen raya. Kehangatan Prabowo dan Ganjar di hadapan sontak saja mencuatkan wacana penduetan mereka.

Keuta DPC Partai Gerindra Dukun Duet Prabowo dan Ganjar

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solo, Ardianto Kuswinarno mengomentari wacana tersebut. “Kita selalu siap mendukung apa yang menjadi kebijakan partai, (termasuk keputusan yang akan di ambil Prabowo),” kata dia kepada beberapa sumber. “Kalau nanti duet dengan mas Ganjar kita akan all out,” tambahnya.

Baca juga: Inilah Empat Fakta Anak Lilis Karlina Edarkan Narkoba

Menurut Ardianto, Ganjar merupakan sosok yang memiliki sisi menarik untuk menjadi salah satu kandidat yang maju dalam Pilpres 2024. “Kalau bicara tentang mas Ganjar, kita mengagumi mas Ganjar, (keaktifan) di media sosial (menjawab aspirasi warga Jawa Tengah) luar biasa,” ujar dia.

“(Kemudian hubungan) dengan arus bawah juga sangat luar biasa bagus,” tambahnya. Kendati demikian, wacana penduetan Pranowo dan Ganjar tidak bisa di paksakan, Ardianto memahami itu. Dia pun tetap akan menunggu dan menjalankan apapun perintah DPP Partai Gerindra serta keputusan yang akan di buat Prabowo.

Apalagi, Prabowo memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum Partai Gerindra saat ini. “Untuk di paksakan (tidak bisa), kami usul tidak berani, karena itu kan ranah kepentingan elite politik (di tingkat pusat), kita kan kroco,” tutur dia.

Survei Beberapa Lembaga

Survei berbagai lembaga menempatkan Ganjar di puncak elektabilitas kandidat calon presiden (capres). Tingkat elektoral Gubernur Jawa Tengah itu tembus 30 persen. Sementara, Prabowo mengekor di urutan kedua dengan tingkat elektoral di kisaran 20 persen, melampaui elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan modal elektabilitas tersebut, kata Umam, Prabowo dan Ganjar berpeluang mengonsolidasikan basis pemilih yang kuat.

Umam pun yakin, partai-partai lain bakal tergoda untuk bergabung jika Gerindra dan PDI-P berkoalisi dan kedua tokoh tersebut berpasangan. “Hadirnya ‘superblock’ di yakini memiliki potensi kemenangan lebih terbuka, berpeluang menarik partai-partai politik kelas menengah seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PAN (Partai Amanat Nasional),” ujarnya. Namun demikian, Umam menduga, wacana menjodohkan Prabowo dengan Ganjar bakal terganjal kepentingan masing-masing partai. Sejak lama, Gerindra menyatakan bahwa partainya bakal mengusung Prabowo sebagai calon RI-1. Tampaknya, buat Gerindra, Prabowo capres harga mati.

Menteri Keuangan dan Influencer Membahasan Kasus Rafael Alun

Sri Mulyani dan Influencer Membahasan Kasus Rafael Alun – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu bersama para pegiat media sosial atau influencer hingga pegiat seni kemarin. Pertemuan itu salah satunya membicarakan perihal penanganan kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo (RAT). “Pertemuan di maksudkan untuk memperoleh masukan, pandangan, aspirasi, dan kritik dari publik. Ini satu rangkaian dengan pertemuan bersama para tokoh antikorupsi sebelumnya. Semalam banyak masukan di berikan, terutama perbaikan pemungutan pajak, pentingnya sosialisasi yang baik, pelibatan masyarakat dalam edukasi, dan perlunya perubahan cara berkomunikasi dengan publik. Termasuk penanganan kasus RAT dan lain-lain yang di harapkan transparan,” kata Juru Bicara Kemenkeu, Yustinus Prastowo, kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).

Pembahasan Sri Mulyani

Dalam peluang itu, Sri Mulyani juga di sebutnya menyampaikan komitmen Kemenkeu untuk melakukan bersih-bersih dan perbaikan. Kemenkeu pun memohon dukungan seluruh masyarakat agar dapat terus menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. “Ibu Menkeu juga menyatakan komitmen Kemenkeu untuk melakukan bersih-bersih dan perbaikan. Baik dari sisi regulasi maupun penegakan integritas. Kemenkeu mohon dukungan seluruh masyarakat supaya dapat terus menjalankan tugas dan fungsi dengan baik,” ujarnya. Sri Mulyani, lanjut Yustinus, juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas masukan-masukan yang di berikan. Dengan begitu, Sri Mulyani juga di sebutnya menyampaikan perihal kebijakan baru terkait penurunan tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh).

Baca juga: 5 Daftar Artis yang Betah Tinggal di Rumah Kontrakan

“Ibu Menkeu juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tulus untuk masukan-masukan ini. Sekaligus di sampaikan adanya kebijakan baru penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti penulis/pekerja seni dari 15 persen menjadi 6 persen. Juga relaksasi ketentuan exim dan kepabeanan terhadap barang pameran yang kerap di keluhkan para pelaku usaha. Perbaikan-perbaikan akan terus di lakukan berdasarkan masukan publik,” papar Yustinus.

“Kemenkeu akan terus melakukan silaturahim untuk mendengarkan masukan dari publik. Di rencanakan akan mendengarkan aspirasi para pelaku usaha, bertemu pemred, dan lain-lain,” lanjutnya. Yustinus meneruskan, pertemuan Sri Mulyani dengan para influencer dan pegiat seni itu berlangsung santai, hangat, dan akrab. Pertemuan di kantor Kementerian Keuangan itu di gelar dari pukul 19.30 sampai 23.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani di dampingi Dirjen Pajak, Sekjen Kemenkeu, Dirjen Kekayaan Negara, Kepala BKF, Stafsus Komstra, Direktur Fasilitas Kepabeanan, dan Direktur Teknis Kepabeanan. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Keuangan.

Inilah Penyebab Jokowi Kesal Karena Impor Pakaian Bekas

Inilah Penyebab Jokowi Kesal Karena Impor Pakaian Bekas – Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering di sebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

Penjelasan Jokowi Tentang Impor Pakaian Bekas

“Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu,” ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri. Tak tanggung-tanggung Bareskrim Polri pun turun tangan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan terkait penindakan praktik pakaian bekas impor.

“Hari ini, Selasa (14/3/2023), Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta seperti di kutip dari beberapa sumber terpercaya.

Undang-Undang Larangan Impor Pakaian Bekas

Larangan impor pakaian bekas sendiri sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan di larang Impor. Pada pasal 2 ayat 3 disebut bahwa barang di larang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu di larang di impor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sektor penjahit sangat terganggu karena harus bersaing dengan pakaian bekas impor. Kondisi itu kemudian berdampak secara domino terhadap ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di sektor hulu. “Yang berakibat utilisasi industri TPT nasional menurun. Kerugian berdampak terhadap utilisasi dan berimbas juga terhadap pengurangan tenaga kerja,”.

Senada, Ekonom Indef Rizal Taufikurahman mengatakan pakaian bekas impor akan menurunkan produktivitas dan kinerja industri tekstil. Harga tekstil dalam negeri menjadi tidak kompetitif serta berpotensi menurunkan daya saing industri tekstil lokal, termasuk di dalamnya UMKM. Selain itu, juga akan menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan, seperti gatal dan alergi kulit, iritasi kulit, dan infeksi karena pakaian bekas impor tidak terjaga kebersihannya dan mengandung jamur yang membahayakan.

Agar hal tersebut tidak terjadi, Rizal mengatakan pemerintah perlu bertindak tegas kepada pelaku impor baju bekas sesuai dengan Permendag No.40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang di larang Ekspor dan Barang di larang Impor serta perlu mengedukasi masyarakat. “Pemerintah harus mengedukasi publik perlunya menggunakan hasil produksi tekstil dalam negeri, perlunya menghidupkan UMKM bidang tekstil, bertindak tegas kepada para pelaku importir baju bekas,” kata Rizal. Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pakaian bekas impor terutama ilegal akan mengganggu daya saing industri tekstil dalam negeri.

Inilah 3 Daftar Prediksi Calon yang Ajan Maju Dalam Pilpres 2024

Inilah 3 Daftar Prediksi Calon yang Ajan Maju Dalam Pilpres 2024 – Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diprediksi diikuti oleh tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Tiga nama yang di ramal bakal maju sebagai calon RI-1 yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. “Saya tetap haqqul yaqin Pilpres 2024 akan di ikuti 3 pasang capres cawapres,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi kepada ukaru.info, Selasa (28/2/2023).

Informasi Prediksi Calon Pilpres 2024

Menurut Ari, besar kemungkinan Anies Baswedan di usung oleh Koalisi Perubahan, kerja sama tiga partai yang sejak lama di gagas oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anies sendiri sudah di deklarasikan sebagai kandidat capres Nasdem sejak Oktober 2022 lalu. Belakangan, Demokrat dan PKS menyatakan dukungan mereka buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara, Prabowo di yakini maju ke panggung pilpres lewat koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang di bentuk Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak Agustus tahun lalu, Prabowo memang telah menyatakan kesiapannya kembali bertarung di pentas pemilu di bawah bendera Gerindra.

Baca juga: Inilah Sejarah Politik di Indonesia yang Harus Kalian Ketahui

Terakhir, Ganjar Pranowo di prediksi di jagokan oleh PDI Perjuangan yang di ramal berkongsi dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kendati hingga kini PDI-P belum buka suara soal capres yang bakal mereka usung, Ari yakin, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak mau menyia-nyiakan Ganjar yang punya modal elektabilitas besar.

“Peluang Ganjar cukup besar untuk menang, sehingga semakin besar pula peluangnya mendapat rekomendasi dari PDI-P. Apalagi PDI-P sudah bertekad untuk menang hattrick, jadi tidak ada cara lain selain mencapreskan Ganjar,” ujar Ari. Perihal cawapres, kata Ari, ada peluang Ganjar di sandingkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Duet keduanya belakangan di gembar-gemborkan oleh PAN di slot server kamboja.

Inilah Sejarah Politik di Indonesia yang Harus Kalian Ketahui

Inilah Sejarah Politik di Indonesia yang Harus Kalian Ketahui – Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian, membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil.

Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin presiden Suharto dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun ‘politik uang’ di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya, segmen miskin dari masyarakat Indonesia ‘di dorong’ untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara. Strategi seperti ini masih tetap di lakukan, bahkan deposit 25 bonus 25 digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat (dan ini sebenarnya berarti race-nya lumayan adil maka berbeda dengan pemilu era Orde Baru).

Kami menganggap soal tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi ‘penuh’ (saat ini – berdasarkan Indeks Demokrasi yang di rilis Economist Intelligence Unit – Indonesia masih di anggap sebagai demokrasi ‘cacat’). Perlu di tekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami ‘sakit tumbuh’.

Kondisi politik Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia saat ini serta ikhtisar bab-bab penting dalam sejarah politik negara ini.

Informasi Sejarah Politik di Indonesia

1. MASA PRAKOLONIAL INDONESIA

Sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Entitas ini berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan di mana kepemimpinannya di wujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai ketrampilan tertentu dan kharisma dan juga menyatakan diri sebagai seseroang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural serta di dukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja.

2. IKHTISAR STRUKTUR POLITIK INDONESIA

Bagian ini membahas struktur sistem politik di Indonesia saat ini. Topik-topik termasuk peran agama (terutama agama Islam) dalam pengambilan kebijakan politik dan keterangan pemisahan kekuasaan (trias politica), yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif slot thailand tersedia dalam bagian ini. Kini, Kabinet Kerja (2014-sekarang) di bawah kepemimpinan Joko Widodo sedang memerintah Indonesia (sampai dengan tahun 2019).

3. ORDE LAMA SOEKARNO

Soekarno, presiden pertama Indonesia, adalah ikon perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan di capai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma dari masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Ternyata politisi generasi muda yang tidak punya pengalaman sebelumnya ini kesulitan membimbing negaranya. Keadaan itu memuncak dalam kekacauan pada pertengahan tahun 1960.

4. MASA PENJAJAHAN INDONESIA

Kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan yaitu perdagangan rempah-rempah adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang Portugis dan khususnya orang Belanda, berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru.

5. REFORMASI INDONESIA

Setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini di kenal sebagai periode Reformasi. Tak hanya di tandai oleh perubahan struktural (seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden), tetapi juga di tandai oleh kesinambungan (misalnya korupsi, kemiskinan dan pengelompokan modal di kalangan atas).

6. ORDE BARU SUHARTO

Suharto, presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960an di tengah pergolakan yang ada. Pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun dan pemerintahan itu di tandai oleh perkembangan ekonomi (yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan) tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun, ketika ekonomi domestik – dasar legitimasi kekuatannya – runtuh pada tahun 1990an, Suharto cepat kehilangan kendali kekuasaan.